“DAMPAK COVID 19 TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI TAHUN 2021”
Dr Pantun Bukit, M.Si 1
Hana Tamara Putri,MM 2
					
					Abstrak
Dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 terjadi di segala bidang termasuk pada pelayanan publik di Provinsi Jambi sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang. Pelayanan perizinan dan non-perizinan terpaksa dilakukan pembatasan dan penutupan pada beberapa instansi atau dinas, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi, melakukan pelayanan online (daring) diutamakan guna memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dilakukan dengan metode survei yang didukung dengan analisis deskriptif kuantitatif. Metode survei digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan DPMPTSP Provinsi Jambi pada Tahun 2021. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Pelayanan Unit Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada semester I Tahun 2020 bernilai 90,278 untuk nilai IKM setelah dikonversi. Besaran nilai IKM tersebut mengindikasikan bahwa mutu pelayanan masih berada pada level A dan kinerja unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi berkategori sangat baik.
Keywords: satisfaction index, covid 19 pandemic, service satisfaction
Latar Belakang Penelitian
Tugas pokok pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di Provinsi Jambi.
Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan PTSP yang mandiri, pendelegasian kewenangan pun telah dilaksanakan oleh Gubernur Jambi kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 yang mengganti Pergub sebelumnya yaitu Pergub Nomor 47 Tahun 2013. Penggantian dilakukan seiring adanya perubahan nomenklatur, struktur, dan penambahan objek perizinan dan non perizinan.Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi Jambi. Dengan adanya pergub ini,  kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang masih berada pada OPD teknis terkait tidak berlaku lagi.
Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah dengan melakukan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah juga memberlakukan skema work from home bagi aparatur sipil negara (ASN). Pegawai tidak perlu hadir di kantor, tetapi tetap bisa terhubung dengan pemanfaatan teknologi. Terlepas dari konteks pekerjaan, pelaksanaan work from home (WFH) juga berdampak pada pelayanan publik terutama perizinan yang biasa dengan tatap muka sekarang melalui daring atau online. Pelayanan Publik melalui daring juga masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.
Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan kalangan akademisi dan birokrat tentang pelayanan publik di Indonesia, ternyata kondisinya masih seringkali “ dianggap “ belum baik dan memuaskan. Hal ini ditunjukkan dari kesimpulan yang dibuat oleh Dwiyanto ( 2003 : 102 ) dalam GDS (Governance and Decentralization ) 2002 di 20 Provinsi di Indonesia tentang kinerja pelayanan publik menyebutkan “secara umum praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik “. 
Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel di setiap pelayanan pemerintah karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah  dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.
Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri.
Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor NOMOR 14 TAHUN 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Berkaitan dengan itu, pada Tahun 2021 ini Tim Survey dan Pengolah Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Jambi  telah melakukan survey untuk  Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Unit pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik melalui Pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi masalah pada penelitian adalah:
1. Tingkat kepuasan masyarakat terutama pada masa Pandemi Covid 19 ini melalui hasil survei dan penilaiannya terhadap kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur penyelenggara unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021.
2. Tingkat kinerja Unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 ini, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada masa Pandemi Covid 19 ini.
3.	Terdapat kelemahan atau kekurangan dari pada Unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik terutama pada masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021.
Tujuan  Penelitian
Tujuan dari Penelitian yang telah dilaksanakan ini adalah:
1. 	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terutama pada masa Pandemi Covid 19 ini melalui hasil survei dan penilaiannya terhadap kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur penyelenggara unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja Unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021 ini, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada masa Pandemi Covid 19 ini.
3.	Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik terutama pada masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021.
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi kepuasan masyarakat
 Mowen (1995, p.511): ”Costumers satisfaction is defined as the overall attitudes regarding goods or services after its acquisition and uses”. Oleh karena itu, badan usaha harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi kedepannya dapat dicapai kesetiaan masyarakat. Sebab, bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan kesetiaan masyarakat akan suatu produk menjadi luntur dan beralih ke produk atau layanan yang disediakan oleh badan usaha yang lain. 
Atribut untuk mengukur kepuasan masyarakat
atribut yang berisi tentang bagaimana masyarakat menilai suatu produk atau layanan yang ditinjau dari sudut pandang pelanggan. Menurut Dulka (1994, p.41), kepuasan masyarakat dapat diukur melalui atribut-atribut pembentuk kepuasan yang terdiri atas :
 1. Value to price relationship. Hubungan antara harga yang ditetapkan oleh badan usaha untuk dibayar dengan nilai/manfaat yang diperoleh masyarakat. 
2. Product value adalah penilaian dari kualitas produk atau layanan yang dihasilkan suatu badan usaha. 
3. Product benefit adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkosumsi produk yang dihasilkan oleh badan usaha.
 4. Product feature adalah ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang mendukung fungsi dasar dari suatu produk sehingga berbeda dengan produk yang ditawarkan pesaing.
5. Product design adalah proses untuk merancang tampilan dan fungsi produk.
6. Product reliability and consistency adalah kekakuratan dan keandalan produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha.
7. Range of product ar services adalah macam dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu badan usaha. Kemudian attribute related to service meliputi :
 a. Guarantee or waranty adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh badan usaha dan diharapkan dapat memuaskan masyarakat.
 b. Delivery communication adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh badan usaha kepada masyarakatnya.
 c. Complain handling adalah sikap badan usaha dalam menangani keluhan-keluhan atau pengaduan.
 d. Revolution of problem adalah tanggapan yang diberikan badan usaha dalam membantu memecahkan masalah masyarakat yang berkaitan dengan layanan yang diterimanya meliputi: 
a)	Courtesy adalah kesopanan, perhatian dan keramahan pegawai 
b)	Communication adalah kemampuan pegawai dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat pelanggan. 
c)	Ease or convinience of acquisition adalah kemudahan yang diberikan oleh badan usaha untuk mendapatkan produk atau layanan yang ditawarkan. 
d)	Ccompany reputation adalah baik tidaknya reputasi yang dimiliki oleh badan usaha dalam melayani masyarakat. 
e)	Company competence adalah baik tidaknya kemampuan badan usaha dalam melayani masyarakat 
2.4.Pelayanan Publik
Pelayanan merupakan suatu konsep secara tepat mewakili inti dari kinerja suatu jasa, yaitu perbandingan terhadap keterandalan (excelince) dalam servise encounter yang dilakukan oleh konsumen (Parasuraman, et al , (1988 : 16). 
2.5.  DASAR HUKUM
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan  Menteri  Negara   Pendayagunaan   Aparatur  Negara Nomor  PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman  Umum Reformasi Birokrasi;
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
8. PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

METODE PENELITIAN
	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dilakukan dengan menggunakan data primer melalui metode survei dengan responden sebanyak 150 orang yang diambil secara random sampling. penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu  mixed  antara kualitatif dengan  kuantitatif  
 Indikator Pengukuran Variabel
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomo 14 Tahun 2017  yang  kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang relevan, valid dan reliable, sebagaimana unsur pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagaimana berikut :
1.	Persyaratan Pelayanan  yaitu syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengurusan suatu  jenis  pelayanan,  baik  persyaratan  teknis  maupun  administratif. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:

					Tabel	3.2
 	Metode Skoring Pengukuran Persyaratan Pelayanan
No.	Persepsi Masyarakat	Skor	
A	Tidak Sesuai	1	
B	Kurang Sesuai	2	
C	Sesuai	3	
D	Sangat Sesuai	4	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan yaitu tata  cara  pelayanan  yang  dibakukan  bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:
					Tabel	3.3.	
		Metode Skoring Pengukuran Prosedur Pelayanan
No.	Persepsi Masyarakat	Skor	
A	Tidak Mudah	1	
B	Kurang Mudah	2	
C	Mudah	3	
D	Sangat Mudah	4	

3.	Waktu Pelayanan yaitu jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk   menyelesaikan  seluruh  proses  pelayanan  dari  setiap  jenis  pelayanan. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:
				Tabel	1.4.
 	Metode Skoring Pengukuran Waktu Pelayanan
No.	Persepsi Masyarakat	Skor	
A	Tidak Cepat	1	
B	Kurang Cepat	2	
C	Cepat	3	
D	Sangat Cepat	4	

4.	Biaya/Tarif Pelayanan yaitu ongkos  yang  dikenakan  kepada  penerima layanan  dalam  mengurus  dan/atau  memperoleh  pelayanan  dari penyelenggara  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan antara penyelenggara dan Masyarakat. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:
Tabel	1.5.
Metode Skoring Pengukuran Biaya/Tarif Pelayanan
No.	Presepsi Masyarakat	Skor	
A	Sangat mahal	1	
B	Cukup mahal	2	
C	Murah	3	
D	Gratis	4	
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil  pelayanan  yang diberikan  dan  diterima  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.  Produk  pelayanan  ini  merupakan  hasil  dari  setiap  spesifikasi jenis pelayanan. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:

					Tabel	1.6.
Metode Skoring Pengukuran Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Presepsi Masyarakat	Skor	
A	Tidak Sesuai	1	
B	Kurang Sesuai	2	
C	Sesuai	3	
D	Sangat Sesuai	4	

6.	Kompetensi Pelaksana Pelayanan yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana  meliputi  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan, dan pengalaman. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:
					Tabel	1.7.
	Metode Skoring Pengukuran Kompetensi Pelaksana Pelayanan

No.	Presepsi Masyarakat	Skor	
A	Tidak kompeten	1	
B	Kurang kompeten	2	
C	Kompeten	3	
D	Sangat kompeten	4	

7.	Perilaku (Kesopanan dan Keramahan) Petugas Pelayanan  yaitu sikap petugas seperti kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:

					Tabel	1.8.
	Metode Skoring Pengukuran Prilaku Petugas Pelayanan

No.	Presepsi Masyarakat	Skor	
A	Tidak Sopan dan Tidak Ramah	1	
B	Kurang Sopan dan Kurang Ramah	2	
C	Sopan dan Ramah	3	
D	Sangat Sopan dan Sangat Ramah	4	

8.	Sarana dan Prasarana adalah Sarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda bergerak seperti (komputer,mesin). Prasarana digunakan untuk benda tidak bergerak (gedung). tata  cara penilaian pengguna terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kantor DPMPTSP Provinsi Jambi ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:
					Tabel	1.9.
	Metode Skoring Pengukuran Kualitas Sarana dan Prasarana

No.	Presepsi Masyarakat	Skor	
A	Buruk	1	
B	Cukup	2	
C	Baik	3	
D	Sangat Baik	4	

9.	Penanganan  pengaduan,  saran  dan  masukan adalah  tata  cara pelaksanaan penanganan pengaduan, saran, masukan dan bagaimana kecepatan dalam merespon pengaduan, saran dan masukan tersebut. Unsur ini diukur dengan metode skoring sebagai berikut:
Tabel	3.10.
Metode Skoring Pengukuran Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengguna Layanan

No.	Presepsi Masyarakat	Skor	
A	Tidak ada	1	
B	Ada tetapi tidak berfungsi	2	
C	Berfungsi kurang maksimal	3	
D	Dikelola dengan baik 	4	

3.7.	Metode Pengolahan Data
Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama,  dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan metode nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25–100 maka hasil penilaian tersebut diatas di konversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :
                    IKM Unit Pelayanan  X  25
Tabel berikut memberikan informasi berkenaan dengan metode pengolahan data.
Tabel	3.11.	
Konversi Indeks Menjadi Mutu Pelayanan dan Kinerja.

Nilai
Persepsi	Nilai Interval
IKM	Nilai Interval
Konversi IKM	Mutu
Pelayanan	Kinerja Unit
Pelayanan	
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	
2	2,60 – 3.064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	

Hasil Penelitian
1. Tingkat kepuasan masyarakat terutama pada masa Pandemi Covid 19
No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI 
RATA-RATA	NRR X 25	NILAI MUTU	
U1	Persyaratan pelayanan	3,740	93,500	A	
U2	Prosedur pelayanan	3,680	92,000	A	
U3	Waktu pelayanan	3,607*	90,167	A	
U4	Biaya/tarif pelayanan	3,693	92,333	A	
U5	Produk/hasil pelayanan	3,587*	89,667	A	
U6	Kompetensi pelaksana	3,480*	87,000	B	
U7	Perilaku petugas pelayanan	3,553*	88,833	A	
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,527*	88,167	B	
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,633	90,833	A	
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	3,611	90,278	A	
Ket : * = Nilai indeks dibawah rata-rata
Sumber: Hasil Survey Sem I Tahun  2021 dan Data diolah, 2021
Dimana hanya ada 4 unsur pelayanan yang berada diatas rata-rata nilai IKM, namun secara kualitas pelayanan pada 4 unsur tersebut juga menurun. Namun demikian Pemerintah Provinsi Jambi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PM-PTSP harus terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, terutama unsur yang nilai IKM dibawah rata-rata untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang pada gilirannya dapat meningkat investasi di Provinsi Jambii.
2. Tingkat kinerja Unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2021
Grafik 1.1  Perkembangan Unsur Pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Perizinan DPM-PTSP  Provinsi Jambi pada Semester I Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021.

Grafik 1.1 dapat dilihat terjadi penurunan kinerja pada unit pelayanan perizinan DPM-PTSP  Provinsi Jambi  dari Semester I Tahun 2020 ke semester I Tahun 2021. 
3. Kelemahan atau Kekurangan dari pada Unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi
Dengan dasar realita diatas terdapat lima unsur pelayanan yang harus mendapatkan prioritas dalam peningkatan pelayanan  yang dimulai dari nilai IKM yang terendah yaitu: Kompetensi Pelaksana Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, Prilaku Petugas Pelayanan,Kesesuaian Produk Pelayanan dan Waktu Pelayanan. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan, Pertama, Kebijakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Sosialisasi Online Single Submission (OSS) harus digencarkan oleh pemerintah daerah terutama agar semua kewenangan dari Dinas-Dinas dilimpahkan sepenuhnya ke PTSP, dan semua proses dijalankan dengan online (kecuali untuk jenis-jenis izin tertentu yang harus ada kontak non-online). Pemda juga perlu memperhatikan fitur pembayaran sehingga semua pembayaran dapat dilakukan secara online/digital. Kedua, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu perhatian penuh terhadap kebijakan peningkatan kompetensi pelaksana pemberi pelayanan pada setiap unit layanan di DPM-PTS Provinsi Jambi. Perizinaan berbasis online sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang trampil dan kompeten. Kegiatan seminar, magang, bimtek, pendidikan dan pelatihan secara berkala harus terprogram secara baik dan transparan oleh pihak pimpinan DPM-PTSP Provinsi Jambi. Ketiga, Kebijakan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana IT dan optimalisasi teknologi informasi. Peningkatan mutu pelayanan pada era online saat ini harus didukung oleh ketersediaan dan kemampuan jaringan serta sistem IT (perangkat lunak), baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi kebutuhan yang mendesak pada setiap unit pelayanan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dianggap penting oleh masyarakat,  mulai  dari fasilitas perangkat lunak seperti jaringan IT, internet, jaringan sistem online dan sistem komputer yang mendukung perizinaan berbasis online, kemudian infrastruktur pendukungnya seperti toilet,  ruang tempat pelayanan terpadu, ruang kerja  yang  cukup  mempunyai space, disusul tersedianya mushola yang representatif, sarana hiburan pada ruang tunggu, pendingin ruangan, tersedianya air mineral, ruang parkir yang cukup hal ini tentunya harus didahului dengan penyediaan bangunan/gedung yang memiliki ukuran yang cukup, dalam rangka memberikan suasana nyaman bagi masyarakat penggunan jasa perizinan dan para pegawai yang melaksanakan tugas layanan. Keempat, Kebijakan Peningkatan Layanan Konsultasi. Kebijakan peningkatan layanan konsultasi dilakukan dengan penambahan call center dengan petugas-petugas pelayanan yang siap membantu masyarakat yang sedang melakukan pengurusan perizinan. Kelima, Kebijakan Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, DPMPTSP Provinsi Jambi telah melakukan perubahan yakni pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online atau daring. Pandemi memaksa penyelenggara pelayanan untuk mengubah mindset bahwa digitalisasi layanan merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan pelayanan. Untuk mewujudkan petugas pelayanan yang inovatif, kreatif dan  profesional, maka harus ada perbaikan terhadap sistem insentif yang mengacu pada sistem Tunjangan Berbasis Kinerja (TBK). Petugas pada semua unit pelayanan di DPMPTSP Provinsi Jambi harus merasa yakin bahwa mereka akan memperoleh reward atas prestasi kerja mereka dan akan mendapatkan punish pada setiap hasil kerja yang tidak baik. Hal ini akan dapat diterapkan bila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jambi karena terkait dengan sistem kepegawaian.
Implementasi dari lima kebijakan di atas akan dapat terealisasi jika adanyan dukungan dan komitmen secara penuh dari Kepala Daerah (Gubernur) dan pimpinan OPD DPM-PTS Provinsi Jambi. Disamping itu dukungan dari pihak legislative (DPRD Provinsi Jambi), pihak perusahaan dan masyarakat sangat diharapkan sekali.
Kesimpulan
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Pelayanan Unit Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada semester I Tahun 2020 masih berada pada level A dan kinerja unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi berkategori sangat baik.
2.	Terjadi penurunan kinerja pada unit pelayanan perizinan DPM-PTSP  Provinsi Jambi  dari Semester I Tahun 2020 ke semester I Tahun 2021.
3.	Kelemahan atau Kekurangan dari pada Unit pelayanan perizinan DPM-PTSP Provinsi Jambi yang dimulai dari nilai IKM yang terendah yaitu: Kompetensi Pelaksana Pelayanan, Kualitas Sarana dan Prasarana, Prilaku Petugas Pelayanan,Kesesuaian Produk Pelayanan dan Waktu Pelayanan
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta :  Gava Media. 
 Iqbal Hasan, 2006. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik.. Bumi Aksara. Jakarta.
Setyaningsih, Nur. 2008. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di SamsatKabupaten  Sragen.  Tesis,  Semarang  :  Program  Studi  Ilmu  Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 

Sianipar, JPG. 2000. Manajemen Pelayanan Masyarakat. Jakarta: OPCID.

Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung  : Alfabeta.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepusan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi Tahun 2018.
BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka, 2018 - 2020  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16 Tahun 2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup dari Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi 9 unsur pelayanan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasiona
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
________Pandemi Covid-19, DPMPTSP Berikan Pelayanan Publik Secara Daring, Humas Menpan RB. Republik Indonesia, 2020.
________ Covid-19 Membawa Transformasi Sistem Kerja Pemerintah, Humas Menpan RB. Republik Indonesia, 2021
________,Dampak Pandemi COVID19 Terhadap OSS dan Iklim Berusaha di Indonesia, Proyek National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED), kemitraan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC), 2021.